Tentara Nasional Indonesia memperingati hari ulang tahunnya (HUT) yang ke-77 pada 5 Oktober 2022. Dahulu, pasukan militer Indonesia terbentuk pada 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebelumnya, TKR pernah disebut sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk tiga badan sebagai wadah menyalurkan perjuangan rakyat, yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan BKR. Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya BKR pada 23 Agustus 1945 dengan memberikan instruksi agar pemuda-pemuda yang sempat bergabung pasukan tentara Jepang, seperti PETA, Heiho, dan Kaigun Heiho untuk bergabung sementara bekerja dalam bentuk BKR.
"Untuk sementara waktu, masuklah dan bekerjalah pada Badan Keamanan Rakyat (BKR). Percayalah, nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia," begitulah instruksi Soekarno saat itu.
Setelah melakukan berbagai pertemuan, tugas utama dari BKR adalah menjaga keamanan rakyat setempat. Tidak sampai situ saja, BKR berganti namanya menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan kembali lagi dengan sebutan TNI untuk saat ini.
Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia yang membuat institusi TNI dan Polri berpisah untuk berdiri sendiri. Hal itu juga berdampak pada penyebutan Panglima ABRI kemudian menjadi Panglima TNI.
Lalu, bagaimana sejarah terbentuknya TNI dengan perubahan berbagai nama tersebut hingga akhirnya kembali dengan sebutannya saat ini? Yuk, ketahui lebih jauh fakta sejarah terbentuknya TNI, Bela!
1. Awal pembentukan TKR
Setelah mendeklarasikan kemerdekaan pada 1945, Indonesia sempat merasakan situasi tidak aman dengan kedatangan tentara Inggris sebagai perwakilan sekutu untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Pihak Belanda pun melihat ini sebagai peluang besar. Oleh karena itu, terbentuklah TKR sebagaimana Indonesia belum memiliki pasukan militer.
Mantan opsir KNIL berpangkat mayor di zaman Hindia Belanda, Oerip Soemohardjo, heran dengan Indonesia yang tidak memiliki tentara. Oerip menjadi satu-satunya opsir Indonesia yang mendapat pangkat tertinggi hingga akhir penjajahan Belanda.
Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pertama pun mengangkatnya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat letnan jenderal. Oerip mendapatkan perintah untuk membentuk tentata dengan menyusun TKR yang terdiri 10 divisi di Jawa dan enam divisi di luar Jawa.
Salah satu divisi, yaitu Divisi V dengan Letkol Sudirman sebagai pemimpinnya, berkedudukan di Purwokerto meliputi Kedu, Pekalongan, dan Banyumas. Dalam konferensi TKR di Yogyakarta pada 12 November 1945, Kolonel Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Dari situlah, Sudirman mendapat kenaikan pangkat sebagai jenderal.
Namun, nama TKR hanya bertahan 93 hari. Berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 2 tanggal 7 Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
2. Penggantian nama menjadi Tentara Republik Indonesia pada 1946
Tepat pada 26 Januari 1946, pemerintah mengubah nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai bagian menyempurnakan organisasi sesuai standar militer internasional. Perubahan ini sesuai dengan maklumat Penetapan Pemerintah Nomor 4/SD Tahun 1946.
Panitia mengumumkan hasil kerja berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan pada 17 Mei 1946. Di tahun yang sama, Presiden Soekarno melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan.
Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Ia mengucapkan sumpah anggota pimpinan mewakili semua yang mendapat pelantikan.