Tak terasa sudah memasuki bulan April 2020. Jika melihat kalender, sekitar tiga minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Seperti tradisi orang Indonesia pada umumnya, Ramadan yang dilanjutkan dengan Hari Raya Idul Fitri selalu diramaikan dengan pulang kampung atau mudik. Bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman yang belum tentu bertemu setahun sekali menjadi agenda paling membahagiakan yang sudah terputar di kepala.
Sayangnya, tahun ini wabah corona menghancurkan semua rencana kita. Saat mudik, sudah pasti kita akan berkumpul dengan banyak orang. Padahal di tengah wabah saat ini berkumpul adalah kegiatan yang paling dihindari karena bisa menularkan virus ke orang lain.
Karena hal ini pula, pemerintah ikut turun tangan terkait soal mudik. Presiden Joko Widodo sudah mengatakan tak boleh mudik demi keselamatan. Tapi tak lama kemudian, juru bicaranya memberi informasi bahwa kita boleh mudik. Membingungkan, bukan?
Supaya lebih jelas, Popbela sudah merangkum informasi mengenai mudik ini dari laman IDNTimes.com. Bagaimana ya kejelasannya?
Pemerintah Mengimbau untuk Tidak Mudik dan Mengganti Libur Hari Raya di Hari Lain
Presiden Joko Widodo mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi corona ini. Sebagai solusi ia pun menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik. Dalam ratas, Jokowi memerintahkan menterinya untuk mengambil keputusan yang komprehensif, sebagai pengganti libur mudik Lebaran.
Jokowi juga mengusulkan agar diberikan hari libur nasional pengganti libur Lebaran, agar masyarakat bisa mudik pada hari libur tersebut. Namun, hari libur nasional ditetapkan usai pandemik virus corona berakhir atau mereda.
"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, ini mungkin bisa dibicarakan," ujar Jokowi seperti dikutip dari IDNTimes.com.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Mengatakan Pemerintah tak Melarang Mudik
Tak lama berselang dari pernyataan Presiden Joko Widodo, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa pemerintah tak melarang masyarakat untuk mudik. Namun, status pemudik yang pulang ke kampung halaman akan berubah menjadi ODP atau Orang Dalam Pengawasan.
"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4), seperti dikutip dari IDNTimes.com.
Dari pernyataan ini dijelaskan bahwa kita boleh saja mudik. Tapi setelah sampai di kampung halaman kita harus isolasi diri selama 14 hari, melapor ke petugas medis setempat agar pemerintah daerah bisa mengawasi jika terjadi sesuatu kepada diri kita dan keluarga.