Ini Alasan Warganet Tolak KPI Awasi Konten YouTube dan Netflix

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002, tujuan KPI berdiri adalah untuk mengawasi siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik. Sementara konten digital tidak menggunakan frekuensi publik.

“Bukan tugas dan kewenangan kami melakukan sensor karena kami dibentuk untuk mengawasi televisi dan radio yang bersiaran di frekuensi publik. Pengawasan kami pun baru dapat berjalan setelah tayang. Jadi sebelum tayangan tersebut disiarkan di lembaga penyiaran adalah tugas lembaga sensor film dan internal lembaga penyiaran tersebut yang memiliki kewenangan sensor,” jelas Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono, seperti dikutip dari situs resmi KPI.go.id.

Alasan kedua mengapa warganet menolak KPI mengawasi konten digital adalah karena KPI bukanlah lembaga sensor. Pada tayangan televisi dan radio yang menjadi ranah KPI pun, KPI hanya bertugas mengawas dan bukanlah menyensor konten yang sedang tayang tersebut.

Konten digital yang bisa kita nikmati di YouTube, Netflix atau paltform digital lainnya merupakan alternatif masyarakat untuk mendapatkan hiburan lain sesuai dengan keinginan kita. Sebab, seperti kita tahu, tayangan di televisi Indonesia rata-rata hanya menyajikan sinetron dengan adegan berkualitas buruk, cerita yang kurang mendidik, serta penuh dengan sensasional.

Platform on demand seperti Netflix, iflix, Hooq, dan semacamnya bisa kita nikmati jika kita membayar sejumlah uang untuk berlangganan terlebih dulu. Karena berbayar ini pula, menonton melalui media platform on demand menjadi hak masing-masing pengguna. Menurut warganet, jika KPI sudah mulai mengawasi dan bahkan menyensor konten di platform on demand itu artinya KPI sudah mulai mencampuri pilihan pengguna dan itu sudah melanggar hak pengguna.

Menurut kamu sendiri, apakah kamu setuju dengan hukum KPI yang akan mengawasi konten di YouTube dan Netflix? Jika tidak, tulis alasanmu di kolom komentar ya!