5 Fakta KUHP Pasal Zina, Check-in di Hotel Harus Lampirkan Buku Nikah?

Mengutip draft final Rancangan Undang-Undang KUHP versi 6 Desember 2022, ada 3 pasal yang mengatur tindak pidana perzinaan, yaitu:

Pasal 411 ayat (1), "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Pasal 412 ayat (1), "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Pasal 413, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun."  Maksud keluarga batih adalah terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung.

Pada pasal 411 dan 412 ditambahkan, tindak pidana tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan:

a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
b. Orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Menurut Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries, mengatakan bahwa pasal Perzinaan dalam KUHP baru yang berlaku 3 tahun kemudian adalah Delik Aduan Absolut. Artinya, hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orangtua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan.

"Tidak bisa pihak lain melapor, apalagi sampai main hakim sendiri. Jadi tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," kata Albert.

Beberapa waktu lalu, para pengusaha hotel menyebutkan bahwa pasal tersebut dianggap terlalu mengurusi masalah privat hingga dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi industri perhotelan dan pariwisata di Indonesia.

Mereka meminta pemerintah mengkaji kembali peraturan tersebut sebelum disahkan. Namun, kita tak bisa berbuat apa-apa dan meminta pemerintah meluruskannya termasuk ke luar negeri. 

Sebelumnya, para pengusaha hotel mengatakan sulit membuktikan status pernikahan setiap tamu yang menginap jika tanpa menanyakan Buku Nikah atau Kartu Keluarga (KK). Belum lagi, Indonesia maupun negara lain mengakui pernikahan sipil dan agama. 

Hal ini akan berlaku juga untuk para turis asing, sementara mereka kebanyakan menginap tanpa ikatan pernikahan. Tentu ini bisa menutup akses para turis asing untuk berlibur dan menginap di Indonesia. Jika demikian, akan berimbas pada industri pariwisata yang menyokong banyak pemasukan untuk Indonesia.

Beberapa media internasional turut mengkritik dan memberitakan pengesahan RKUHP khusus hukuman pidana untuk seks di luar nikah. Sebut saja BBC.com dengan judul berita "Indonesia Passes Criminal Code Banning Sex Outside Marriage" yang menyoroti secara khusus aturan dalam KUHP baru yang mempidanakan orang-orang yang melakukan seks di luar nikah.

New York Times turut menyoroti hal yang sama. Media tersebut memuat berita berjudul "In Democratic Indonesia, New Penal Code Erodes Long-Held Freedoms". Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Yong Kim, menyebutkan pasal-pasal soal larangan free sex sebagai 'pasal-pasal moralitas'. Menurut pendapatnya, pasal ini akan berpengaruh ke iklim investasi di Indonesia, khususnya di bidang pariwisata.

Tetangga Indonesia, Australia, juga ikut memantau soal aturan tersebut, karena banyak warganya yang sering berlibur ke Indonesia. Mereka khawatir warga negaranya dipenjara karena melakukan seks bebas di Bali atau di mana pun di Indonesia.

Dari kabar yang disebarluaskan, Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat, Ignasius Suradin, mengatakan sejumlah wisatawan asing langsung membatalkan rencana liburannya ke Labuan Bajo begitu KUHP disahkan DPR pada Selasa (6/12/2022) lalu.

Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries, mengatakan tidak ada perubahan substantif terkait pasal ini jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama. Perbedaannya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu dan kalaupun akhirnya terbukti, terdapat alternatif sanksi denda yang tidak lebih dari Rp10 juta.

Juru bicara tersebut juga mengatakan bahwa KUHP tidak mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk mempergunakan haknya itu. Ia juga menjelaskan bahwa KUHP baru juga tidak pernah memberikan syarat administrasi tambahan kepada pelaku usaha di bidang pariwisata untuk menanyakan status perkawinan siapa pun.

Pemerintah, secara khusus Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan banyak mispersepsi dari pasal zina ini. Yasonna menjelaskan seseorang tak mungkin ditangkap dan diproses hukum dengan pasal zina tanpa adanya laporan.

Dia menegaskan, pelapor pun terbatas, hanya pihak keluarga dekat. Contohnya, laporan dari suami atau istri, orangtua atau anak. Intinya semua bermuara pada aduan orang-orang yang merasa dirugikan. Jika tidak ada laporan, maka proses hukum tidak akan berjalan.

Pemerintah juga beralasan bahwa KUHP tersebut sebagai serapan aspirasi dari organisasi keagamaan yang disampaikan kepada DPR RI, menjungjung norma agama, dan memberi penghormatan kepada nilai-nilai perkawinan dan keIndonesiaan. 

KUHP baru sudah disahkan DPR pada Selasa (6/12/2022) dan akan berlaku tiga tahun lagi. Oleh karenanya, masih ada upaya sah yang dapat ditempuh oleh orang-orang yang tidak setuju dengan KUHP baru itu.

Ini bisa dilakukan dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengutip dari Indonesia Baik, judicial review atau hak uji materi adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Dalam praktiknya, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Terkait judicial review ke MK, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

• Perorangan warga negara Indonesia;
• Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
• Badan hukum publik atau privat; atau
• Lembaga negara

Itu dia 5 fakta KUHP pasal zina yang ramai disoroti. Bagaimana pendapatmu?