Meninggal Dunia, ini Jejak Perjalanan Karier Try Sutrisno
Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, meninggal dunia di usia 90 tahun di RSPAD Gatot Soebroto pada 2 Maret 2026, meninggalkan jejak panjang dalam sejarah militer Indonesia.
Karier militernya dimulai sejak akhir 1950-an hingga menjabat Panglima ABRI pada 1988, dengan keterlibatan dalam berbagai operasi besar dan peristiwa penting seperti Tanjung Priok serta Dili.
Menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto pada 1993, hubungan keduanya sempat renggang; setelah pensiun, Try aktif memimpin Pepabri dan tetap berpengaruh dalam dinamika politik nasional.
Di hari ketiga belas Ramadan, kabar duka menyelimuti Indonesia. Wakil Presiden ke-6 Indonesia, Try Sutrisno menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-90 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada pukul 06.58 WIB. Kabar ini dikonfirmasi oleh mantan Kepala RSPAD Letjen TNI (Purn) Albertus Budi Sulistya.
Rencananya, jenazah Try Sutrisno rencananya akan dibawa ke rumah di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat.
Mengenang Try Sutrisno, mari melihat kembali jejak perjalanan karier beliau berikut ini.
Awal karier di dunia militer hingga tahun 1993
Karier militer Try Sutrisno dimulai sejak akhir 1950-an, tepatnya ketika ia terjun langsung menghadapi Pemberontakan PRRI di Sumatra. Pengalaman tempur ini menjadi fondasi awal perjalanannya di dunia militer. Setelah menyelesaikan pendidikan di ATEKAD pada 1959, Try Sutrisno menjalani berbagai penugasan penting di sejumlah wilayah strategis seperti Sumatra, Jakarta, hingga Jawa Timur. Titik balik kariernya datang pada awal 1970-an, ketika ia menempuh pendidikan di Seskoad dan kemudian dipercaya menjadi ajudan Presiden Soeharto.
Memasuki akhir 1970-an, Try Sutrisno menduduki jabatan-jabatan strategis sebagai pimpinan komando daerah. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Udayana, lalu menjadi Panglima Kodam Sriwijaya. Di wilayah ini, ia dikenal aktif menekan angka kriminalitas, memberantas penyelundupan timah, hingga terlibat dalam kampanye lingkungan untuk mengembalikan gajah Sumatra ke habitat aslinya. Pendekatan kepemimpinannya menempatkan stabilitas keamanan sebagai prioritas utama, sekaligus menunjukkan perannya yang luas di luar urusan militer semata.
Pada 1982, Try ditugaskan memimpin Kodam Jaya di Jakarta, periode yang kemudian diwarnai salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Orde Baru, yakni Peristiwa Tanjung Priok 1984. Ketegangan sosial dan politik kala itu memuncak akibat penolakan terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Kerusuhan berujung bentrokan antara massa dan aparat, hingga akhirnya pasukan dikerahkan. Penembakan yang terjadi menimbulkan perbedaan besar antara klaim resmi pemerintah dan kesaksian korban, menjadikan peristiwa ini sebagai luka mendalam dalam catatan sejarah nasional.
Karier Try Sutrisno terus menanjak hingga ia menjabat sebagai Wakil KSAD, lalu Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sebelum mencapai puncaknya sebagai Panglima ABRI pada 1988. Dalam periode ini, ia terlibat langsung dalam operasi penumpasan separatisme di berbagai daerah, termasuk Aceh dan Timor Timur. Insiden Dili 1991 menjadi sorotan dunia internasional dan menuai kecaman luas, terutama atas pernyataan dan pembelaan Try terhadap tindakan militer saat itu. Masa jabatannya sebagai Panglima ABRI berakhir pada Februari 1993, menutup satu bab penting perjalanan panjangnya dalam sejarah militer Indonesia.
Dipercaya menjadi Wakil Presiden di era Soeharto
Langkah Try Sutrisno menuju kursi Wakil Presiden berlangsung dalam situasi politik yang penuh dinamika. Pada Februari 1993, tak lama setelah ia mengakhiri masa jabatan sebagai Panglima ABRI, fraksi ABRI di MPR secara mengejutkan mencalonkannya sebagai Wakil Presiden. Langkah ini terbilang tidak lazim dalam tradisi Orde Baru, yang biasanya menunggu isyarat langsung dari Presiden Soeharto. Pencalonan tersebut dengan cepat mendapat dukungan dari PPP dan PDI, sementara Golkar terlihat berhati-hati dan berupaya meredam ketegangan politik yang muncul.
Di balik layar, pencalonan Try Sutrisno disebut-sebut sebagai bentuk "balasan" ABRI atas Sidang Umum MPR 1988, ketika Soeharto memilih Sudharmono sebagai Wakil Presiden. Meski kabarnya merasa tidak nyaman karena didahului, Soeharto akhirnya menerima Try Sutrisno sebagai pendampingnya. Ia pun resmi dilantik pada 11 Maret 1993, menandai babak baru perjalanan karier Try Sutrisno.
Namun, hubungan keduanya tak sepenuhnya harmonis. Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno disebut jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk saat pembentukan kabinet. Bahkan dalam momen-momen krusial, seperti ketika Soeharto menjalani perawatan kesehatan di luar negeri, peran Try kerap diabaikan. Situasi ini memperlihatkan posisi Wakil Presiden yang lebih simbolis ketimbang fungsional di era tersebut.
Meski begitu, popularitas Try Sutrisno di mata publik tetap tinggi. Banyak pihak memandangnya sebagai sosok yang berpotensi menjadi penerus Soeharto, mengingat latar belakang militernya yang kuat sekaligus penerimaannya di kalangan Islam. Menjelang Sidang Umum MPR 1998 di tengah krisis finansial Asia, dukungan agar ia melanjutkan masa jabatan sebagai Wakil Presiden kembali menguat. Namun, Try Sutrisno memilih bersikap pasif, dan akhirnya Soeharto menjatuhkan pilihannya kepada B. J. Habibie, menutup peluang Try Sutrisno untuk melangkah lebih jauh di panggung kekuasaan nasional.
Masa pensiun Try Sutrisno pasca lengser sebagai Wakil Presiden
Menjelang runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998, Try Sutrisno berada di lingkaran kecil tokoh nasional yang ikut membahas masa depan kekuasaan. Pada malam lengsernya Soeharto, Try Sutrisno bersama Umar Wirahadikusumah dan Sudharmono mendatangi kediaman Soeharto untuk mendiskusikan berbagai opsi yang memungkinkan di tengah tekanan politik yang semakin tak terbendung. Momen ini menempatkan Try Sutrisno sebagai figur penting di fase transisi kekuasaan Indonesia.
Pasca lengser dari jabatan Wakil Presiden, peran Try Sutrisno tidak lantas meredup. Pada 1998, ia terpilih sebagai Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri). Di bawah kepemimpinannya, Pepabri berhasil disatukan dalam satu wadah, di tengah kebiasaan lama di mana masing-masing matra memiliki organisasi purnawirawan sendiri. Kepemimpinan Try Sutrisno di Pepabri berlangsung hingga 2003 dan menegaskan pengaruhnya yang masih kuat di kalangan militer purnawirawan.
Di ranah politik, Try Sutrisno juga berperan sebagai tokoh senior dan sesepuh partai bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), partai yang identik dengan Jenderal Edi Sudrajat. Kiprahnya menunjukkan bahwa meski tak lagi berada di lingkaran kekuasaan formal, ia tetap menjadi rujukan penting dalam dinamika politik nasional.
Sikap kritis Try Sutrisno kembali mencuat pada 2005. Bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, dan Akbar Tanjung, ia menggagas forum Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu yang melontarkan kritik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya terkait kesepakatan dengan GAM dan kebijakan kenaikan harga BBM. Namun, setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, sikap Try Sutrisno melunak. Ia menyatakan dapat memahami posisi pemerintah dan bahkan mengajak publik untuk mendukung keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan sisi negarawan yang tetap mengedepankan stabilitas di tengah perbedaan pandangan.
Itulah tadi rangkuman perjalanan karier Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 yang meninggal dunia pada 2 Maret 2026. Ada lagi fakta lain yang kamu ketahui tentang beliau? Tulis di kolom komentar, Bela!
