Pembalut Kena Pajak di Indonesia, Bagaimana dengan Negara Lain?

Isu pajak pembalut kembali menjadi sorotan setelah warganet membahasnya di Threads pada akhir Oktober 2026 ini. Sejumlah pengguna mempertanyakan mengapa pembalut masih dikenai pajak, padahal produk tersebut merupakan kebutuhan biologis yang tidak bisa dihindari oleh perempuan saat menstruasi.

Salah satu hal yang disoroti adalah pengeluaran rutin untuk membeli pembalut setiap bulan. Bagi sebagian perempuan, biaya tersebut bisa menjadi beban tersendiri, terutama jika kondisi ekonominya terbatas. Perdebatan ini pun berkaitan dengan istilah period poverty, yakni kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan mengakses produk menstruasi yang aman dan layak karena keterbatasan biaya.

Menurut penjelasan Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawati, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk barang nonmewah, tarif PPN adalah 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Jadi, beban PPN secara efektif tetap setara dengan 11 persen. Pembalut sendiri belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Meski demikian, pajak ini bukan pungutan khusus yang dikenakan pada perempuan atau atas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang. Perdebatan publik makin muncul karena sebagian masyarakat menilai produk menstruasi seharusnya mendapatkan perlakuan berbeda dari barang konsumsi pada umumnya.

Berbeda dengan Indonesia, banyak negara telah mengambil langkah untuk mengurangi beban pajak produk menstruasi. Kebijakan ini dikenal dengan istilah tampon tax atau period tax, yakni sebutan untuk pajak yang dikenakan pada produk menstruasi.

Berikut beberapa negara yang menerapkan kebijakan tersebut:

Walaupun beberapa negara telah membebaskan pembalut dari pajak, kebijakan tersebut belum berlaku secara merata. Sejumlah negara memilih menurunkan tarif pajak, sedangkan negara lainnya masih mengenakan pajak dengan tarif tertentu.

Misalnya, Prancis memangkas PPN atas tampon, pembalut, dan produk menstruasi terkait dari tarif 20% menjadi tarif yang lebih rendah yaitu 5,5%. Sementara itu, Jerman menurunkan PPN dari 19% menjadi 7%. Adapun di China, pembalut dan tampon tetap dikenakan PPN sebesar 13%.

Itu dia penjelasan seputar pembalut kena pajak di Indonesia. Perbincangan soal pajak pembalut ini terus disorot oleh warganet, terlebih sudah ada sejumlah negara yang telah membebaskan pajak untuk berbagai produk menstruasi. Bagaimana menurutmu, Bela?