Mengenal Global Citizenship of Indonesia, Izin Bebas Tinggal untuk Eks WNI

Peluncuran Global Citizenship of Indonesia (GCI) menjadi tonggak penting dalam modernisasi kebijakan keimigrasian Indonesia. Program yang resmi diumumkan pada 20 November 2025 ini lahir setelah bertahun-tahun isu kewarganegaraan ganda menyulitkan diaspora, anak hasil perkawinan campuran, dan keturunan eks WNI yang ingin tetap terhubung dengan Indonesia tanpa harus kehilangan kewarganegaraan asal. Dengan GCI, pemerintah memberikan ruang legal bagi mereka untuk tetap tinggal, bekerja, dan berkontribusi di Indonesia secara permanen—tanpa mengubah status kewarganegaraan.

Agus Andrianto menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya solusi administratif, tetapi juga bentuk kesiapan Indonesia mengikuti dinamika global. “Kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan hukum,” ujarnya. Konsep ini disebut selaras dengan praktik di negara lain, seperti India yang menerapkan skema Overseas Citizenship of India (OCI).

GCI dirancang untuk menjangkau mereka yang memiliki ikatan darah, hubungan keluarga, atau sejarah kuat dengan Indonesia. Mereka yang berhak mengajukan antara lain:

• Eks Warga Negara Indonesia (WNI)

• Keturunan eks WNI hingga derajat kedua

• Pasangan sah dari WNI maupun eks WNI

• Anak hasil perkawinan sah antara WNI dan WNA

Meskipun terbuka luas, pemerintah memberikan batasan tegas untuk menjaga keamanan nasional dan integritas kebijakan ini. GCI tidak berlaku bagi WNA yang berasal dari negara yang pernah menjadi bagian dari wilayah Indonesia, individu yang terlibat kegiatan separatis, serta mereka yang memiliki latar belakang aparatur sipil, intelijen, atau militer asing. Pembatasan ini dibuat untuk memastikan GCI digunakan oleh pihak yang benar-benar memiliki hubungan positif dan konstruktif dengan Indonesia.

Pengajuan GCI dilakukan sepenuhnya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id. Pemerintah menyatukan seluruh tahapan perizinan ke dalam satu sistem all-in-one, sehingga pemohon tidak perlu mengurus dokumen secara terpisah di berbagai layanan. Melalui sistem ini, pemohon GCI secara otomatis akan mengurus:

• Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

• Alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

• Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Tak Terbatas

• Izin Masuk Kembali tanpa batas waktu

Agus menegaskan transformasi digital ini sebagai komitmen imigrasi untuk semakin responsif. “Imigrasi Indonesia akan selalu responsif terhadap kebutuhan serta tantangan global. GCI merupakan bukti nyata bahwa kebijakan keimigrasian kita tidak hanya melayani, tetapi juga terus bertransformasi,” katanya.

Selain memberikan jalan baru bagi diaspora, GCI juga hadir bersamaan dengan penegasan aturan untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Dirjen Imigrasi melalui Achmad Nur Saleh mengingatkan bahwa masa berlaku paspor bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas waktu penentuan kewarganegaraan, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Anak wajib memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau menikah, dengan tenggat maksimal tiga tahun. Jika belum memilih, paspor hanya bisa diberikan dengan masa berlaku lebih pendek, misalnya tiga tahun. Orang tua juga wajib mendaftarkan status anak sebelum usia 18 tahun dengan melampirkan dokumen lengkap seperti e-KTP, KK, akta kelahiran, dan izin tinggal bagi orang tua WNA.

Achmad menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan waktu agar keluarga tidak mengalami hambatan administratif. Ia mengimbau, “Ketepatan waktu dalam memilih kewarganegaraan menjadi kunci untuk menghindari pembatasan layanan keimigrasian.”

Itulah informasi mengenai kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) yang kini membuka peluang baru bagi diaspora dan keturunan eks WNI untuk tetap terhubung dengan Tanah Air. Kalau ada informasi lain yang kamu tahu, bisa tulis lewat kolom komentar, Bela!