Isi "17+8 Tuntutan Rakyat", Pesan Rakyat untuk Pemerintah yang Harus Terus Dikawal!

Deadline pertama yang ditetapkan masyarakat adalah satu minggu, tepatnya 5 September 2025. Dalam periode singkat ini, sejumlah langkah konkret diminta kepada Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, hingga kementerian sektor ekonomi.

Mulai dari menarik TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen untuk kasus tewasnya Affan Kurniawan dan korban lainnya, hingga membekukan kenaikan gaji serta tunjangan DPR yang dinilai menyakiti hati publik. Transparansi anggaran dan mekanisme pengawasan terhadap anggota DPR yang bermasalah juga jadi poin penting yang nggak bisa ditawar lagi.

Nggak hanya itu, rakyat juga menuntut pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, penghentian kekerasan aparat, hingga penegakan disiplin internal di tubuh TNI agar tidak lagi masuk ke ranah sipil.

Dari sisi ekonomi, pemerintah diminta memastikan upah layak bagi seluruh pekerja, mencegah PHK massal, dan membuka ruang dialog bersama serikat buruh. Semua ini mencerminkan keresahan publik yang sudah lama terpendam: ketidakadilan ekonomi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpekaan elite terhadap realita rakyat bawah.

Jika deadline seminggu berfokus pada langkah darurat, maka tuntutan dengan jangka waktu setahun menekankan perubahan sistemik yang lebih fundamental. Dari semua tuntutan tersebut, yang paling mencolok adalah seruan “bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran”.

Audit independen, standar prasyarat ketat untuk anggota DPR, hingga penghapusan perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup, menjadi agenda penting agar parlemen benar-benar bisa mewakili rakyat. Reformasi partai politik pun ikut disorot, yakni publik menuntut transparansi laporan keuangan serta peran oposisi yang lebih nyata sebagai penyeimbang kekuasaan.

Tuntutan jangka panjang juga mencakup reformasi perpajakan agar lebih adil, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, hingga penguatan lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman.

Dari sisi aparat keamanan, rakyat meminta revisi UU Kepolisian, desentralisasi fungsi kepolisian, serta pencabutan mandat TNI dalam proyek sipil. Sementara di bidang ekonomi, ada desakan untuk meninjau ulang kebijakan mega projects yang kerap mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan, serta evaluasi mendalam terhadap UU Ciptakerja yang sejak awal menuai kontroversi.

Melihat isi tuntutan ini, jelas bahwa rakyat nggak lagi hanya bicara tentang isu sepele atau sekadar marah karena tunjangan mewah DPR. Pesan mereka jauh lebih dalam: menuntut keadilan sosial, akuntabilitas politik, dan keberpihakan negara pada kehidupan rakyat biasa. Unggahan yang viral ini menjadi simbol kebangkitan suara publik, yang menyatukan keresahan kolektif ke dalam daftar agenda konkret dengan batas waktu yang jelas.

Dengan begitu, "17+8 Tuntutan Rakyat" seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai tekanan, melainkan sebagai alarm moral dan politik. Publik telah memberi roadmap, lengkap dengan tenggat waktu yang harus dipatuhi.

Selanjutnya, timbul pertanyaan: apakah para pemegang kekuasaan berani menjawabnya atau justru akan kembali membiarkan suara rakyat hilang ditelan janji-janji kosong?

Mari, kita kawal terus "17+8 Tuntutan Rakyat" tersebut demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik di negara kita tercinta ini.