4 Anggota DPR RI Dinonaktifkan Pasca Pernyataan Kontroversial di Publik

Situasi politik Tanah Air kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil usai pernyataan keduanya menuai gelombang kritik dan dianggap menyinggung perasaan publik.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, langkah tersebut berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025. Tindakan tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa NasDem berusaha menjaga konsistensi sikap politiknya agar tetap sejalan dengan aspirasi rakyat.

Hermawi menegaskan bahwa perjuangan Partai NasDem adalah kristalisasi semangat kerakyatan yang berakar pada tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, setiap penyimpangan, termasuk pernyataan anggota yang dianggap mencederai kepercayaan publik, tidak bisa ditoleransi.

Dalam hal ini, partai menilai ucapan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach bukan hanya melukai perasaan masyarakat, tetapi juga mengkhianati prinsip perjuangan partai. Langkah nonaktifasi ini pun menjadi upaya NasDem menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan publik dan tidak membiarkan individu mengaburkan arah perjuangan politik yang diembannya.

Tak hanya dinonaktifkan sebagai anggota DPR, konsekuensi politik juga langsung terasa pada posisi strategis Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di parlemen. Ahmad Sahroni resmi dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, sedangkan Nafa Urbach diberhentikan dari perannya sebagai Bendahara Fraksi NasDem di Komisi IX. Dengan begitu, keduanya tidak lagi memiliki ruang untuk menjalankan fungsi politik formal dalam struktur fraksi NasDem.

Keputusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga etika dan sensitivitas terhadap aspirasi rakyat.

Surya Paloh dalam pidato penutupan Kongres Partai NasDem 2025 di JCC Senayan juga menyampaikan pesan mendalam. Ia menegaskan bahwa partai berdiri untuk kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Surya Paloh bahkan menyampaikan duka cita atas kehilangan warga Indonesia yang gugur dalam perjuangan menyuarakan aspirasinya, sebuah pernyataan yang mempertegas posisi partai dalam mengutamakan rakyat di atas kepentingan individu.

Tak berhenti di NasDem, kini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga mengambil sikap serupa terhadap dua kadernya: Eko Patrio dan Uya Kuya. DPP PAN resmi menonaktifkan keduanya dari jabatan DPR RI setelah nama mereka ikut terseret dalam kontroversi yang memicu kemarahan publik.

Langkah ini diumumkan langsung dalam keterangan pers resmi partai, yang sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. PAN menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menata ulang langkah perjuangan partai agar tetap berpihak pada rakyat.

Keputusan terhadap Eko dan Uya menunjukkan bahwa tekanan publik benar-benar memengaruhi arah politik di parlemen. Eko Patrio yang dikenal luas sebagai komedian dan politisi, serta Uya Kuya yang sebelumnya populer sebagai entertainer, kini harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan posisi politiknya. Bagi PAN, hal ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan para kader bahwa suara rakyat harus selalu jadi prioritas utama, bukan kepentingan pribadi.

Gelombang demo yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota besar tak bisa dilepaskan dari rasa ketidakadilan yang dirasakan rakyat. Isu tunjangan mewah anggota DPR RI di tengah kesulitan ekonomi masyarakat bawah menjadi pemicu utama. Rakyat merasa semakin terpinggirkan, terlebih ketika pernyataan sejumlah anggota DPR dinilai tak sensitif terhadap penderitaan mereka. Ketidakpuasan inilah yang akhirnya memuncak dalam aksi protes besar-besaran.

Sayangnya, demonstrasi yang awalnya digerakkan dengan damai berakhir ricuh dan memakan korban. Seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan tewas setelah dilindas mobil rantis polisi di sekitar gedung DPR RI pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Tragedi ini semakin memperdalam luka di hati masyarakat, sekaligus memperbesar gelombang kemarahan yang sudah meluas. Publik pun menuntut pertanggungjawaban, baik dari aparat maupun wakil rakyat yang dianggap abai terhadap penderitaan rakyat kecil.