Hal yang Perlu Kamu Tahu tentang Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wakil Presiden

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan kabar pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Prasetyo menjelaskan bahwa niat tersebut muncul di tengah dinamika yang berkembang setelah adanya keputusan dari MK dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore.

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi kabar bahwa Gibran telah membicarakan kemungkinan pengunduran dirinya secara langsung dengan Presiden Prabowo. Namun, penyampaian niat tersebut belum berarti proses pengunduran diri telah resmi diselesaikan.

Prasetyo Hadi juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran untuk menghadapi persoalan yang sedang berkembang.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjut Prasetyo.

Selain menyampaikan niat pengunduran diri, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut menjadi salah satu bagian dari pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," jelas Prasetyo.

Dengan demikian, pertemuan tersebut tidak hanya membahas keinginan Gibran untuk mundur, tetapi juga langkah hukum yang ingin ditempuh untuk membuktikan dokumen pendidikannya.

Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian dalam polemik dokumen pendidikan Gibran adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh advokat Subhan terhadap Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan setelah sebelumnya gugatan tersebut tidak diterima oleh PTUN Jakarta dan putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan kasasi ditetapkan pada 30 Oktober 2026, sedangkan salinan lengkapnya dipublikasikan pada 10 November 2026.

Dalam pertimbangannya, MA menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Menurut MA, dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan kehadirannya dalam kegiatan perkuliahan.

"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," demikian tertulis dalam pertimbangan putusan MA.

MA juga menilai penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain tanpa didukung ijazah, sertifikat, maupun diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan gugatan Subhan seluruhnya, menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, serta mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat tersebut. Putusan ini secara khusus berkaitan dengan keabsahan surat penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Selain putusan MA, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan tersebut muncul dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 yang turut mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Meski demikian, pertimbangan hukum putusan turut membahas dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Hakim MK menyoroti bahwa certificate of attendance dan dokumen pendukung lainnya tidak menerangkan keberhasilan seseorang dalam menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menunjukkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.

"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," demikian pertimbangan yang disampaikan Hakim MK Arsul Sani.

Meski demikian, putusan MK tersebut tidak secara langsung membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Perkara yang diperiksa MK merupakan sengketa hasil pemilu, sehingga perlu dibedakan antara pertimbangan mengenai dokumen pendidikan dan keputusan terkait kedudukan seseorang dalam jabatan pemerintahan.

Polemik dokumen pendidikan Gibran juga diikuti aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Massa gabungan dari Universitas Nasional (Unas), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kota Jakarta, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan mulai berdatangan sekitar pukul 14.30 WIB.

Jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 100 hingga 150 orang. Mereka membawa tema "Pulihkan Etika Politik dan Hentikan Dinasti, Makzulkan Gibran" serta menyuarakan lima tuntutan terkait polemik tersebut. Tuntutan itu meliputi desakan agar DPR RI menggulirkan hak angket untuk memproses pemakzulan Gibran, memproses secara pidana pihak yang diduga membuat surat keterangan palsu dan persoalan KPU, serta meminta Gibran mengundurkan diri secara sukarela.

Massa juga mendesak pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meminta para ketua partai politik segera menyatakan sikap. Selain kelompok mahasiswa tersebut, mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) turut bergabung dalam aksi di depan Gedung DPR. Demonstrasi ini menjadi bagian dari tekanan publik yang muncul setelah perkembangan putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran.

Polemik dokumen pendidikan Gibran turut bergulir di lingkungan DPR RI. Puluhan anggota dewan dari sejumlah fraksi dikabarkan telah menandatangani dokumen dukungan sebagai pengusul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Mekanisme tersebut menjadi salah satu jalur yang dibicarakan untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.

Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai HMP dapat menjadi mekanisme untuk membahas persoalan tersebut. Ia juga menyinggung pertimbangan waktu dalam penggunaan hak DPR tersebut.

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas.

Meski demikian, Andreas menyampaikan bahwa PDIP belum akan mengajukan HMP dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari itu. Pembahasan dan komunikasi di internal fraksi masih berlangsung sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP. Ia menyebut DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan dengan mempertimbangkan masukan dari fraksi, alat kelengkapan dewan, dan anggota DPR.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Dengan demikian, dukungan terhadap penggunaan HMP masih berada dalam tahap usulan dan pembahasan. Hal tersebut belum dapat diartikan sebagai keputusan DPR untuk memakzulkan Gibran karena masih terdapat mekanisme konstitusional yang harus dilalui.

Di tengah kabar niat pengunduran diri tersebut, Gibran dan Prabowo tetap terlihat menjalankan agenda kenegaraan. Pada Selasa, 10 November 2026, keduanya tampak berjalan bersama menuju acara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara.

Penganugerahan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Momen kebersamaan Prabowo dan Gibran menjadi perhatian karena berlangsung pada hari yang sama ketika niat pengunduran diri Wakil Presiden disampaikan kepada Presiden.

Di sisi lain, Gibran juga memberikan tanggapan mengenai dinamika yang berkembang. Ia menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat serta tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran.

Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo memberikan saran agar dirinya tetap menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan. Ia menyebut akan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait upaya hukum yang dapat ditempuh.

Hingga 10 November 2026, niat pengunduran diri Gibran masih perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Di tengah proses hukum dan pembahasan di DPR, Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah hukum yang ditempuh serta mekanisme konstitusional yang berlaku.

Melansir laporan Kompas.com, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Langkah ini dilakukan Gibran dengan mendatangi langsung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 11.16 WIB.

Kabar tersebut juga telah dibenarkan oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang menerima langsung dokumen pengunduran diri itu. Mengutip Kompas.com, Muzani menjelaskan bahwa kedatangan Gibran menemui jajaran pimpinan MPR memang bertujuan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkap Muzani.

Sampai saat ini, publik pun bertanya, siapa pengganti sosok Gibran kelak yang akan menempati posisi sebagai wakil presiden. Kita tunggu saja update selanjutnya, Bela!