Dideklarasikan Presiden Korea Selatan, Apa itu Martial Law?

Karena kasus ini pula, kata martial law atau darurat militer menjadi trending di media sosial. Lantas, apa itu martial law?

Martial law adalah situasi di mana militer mengambil alih kendali pemerintahan sipil. Dalam kondisi ini, mereka diberi kewenangan penuh untuk mengesampingkan perlindungan hukum atas hak-hak sipil masyarakat.

Biasanya, darurat militer diterapkan sebagai respons terhadap situasi krisis besar, seperti perang atau ancaman invasi asing. Tapi, kalau bencana atau kerusuhan sipil terjadi, pemerintah lebih sering memilih menetapkan keadaan darurat daripada langsung memberlakukan darurat militer.

Kalau sampai darurat militer benar-benar diterapkan, itu artinya situasi sudah sangat genting. Rasanya pasti berat ketika hak-hak sipil yang selama ini dijamin pemerintah tiba-tiba dicabut. Bahkan, hal-hal yang biasanya dianggap wajar bisa saja berubah jadi pelanggaran serius di bawah aturan darurat militer, dan harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang ketat.

Martial law memang bukan keputusan yang bisa dianggap sepele, karena dampaknya bisa sangat negatif bagi negara maupun masyarakatnya. Langkah ini biasanya hanya diambil ketika hukum dan ketertiban benar-benar berada di ujung tanduk.

Deklarasi darurat militer sering dilakukan untuk mengendalikan protes besar, kerusuhan sipil, atau bahkan pemberontakan. Di masa perang, kebijakan ini juga bisa diberlakukan demi menjaga stabilitas.

Wewenang untuk menetapkan darurat militer biasanya ada di tangan presiden atau pemimpin sipil tertinggi di sebuah negara. Meski begitu, aturan soal durasi dan mekanisme pelaksanaannya tetap diatur oleh undang-undang.

Sebagai contoh, seorang presiden bisa memiliki hak untuk menyatakan darurat militer selama kerusuhan besar, tapi kewenangan itu mungkin dibatasi hanya hingga 60 hari. Selain itu, hukum internasional dan perjanjian multilateral yang berlaku juga bisa memberikan batasan tambahan terhadap durasi atau ketentuannya.

Saat martial law diberlakukan, komandan militer di suatu wilayah atau negara mendapatkan kekuasaan penuh untuk membuat sekaligus menegakkan hukum. Langkah ini biasanya hanya diambil jika otoritas sipil sudah tidak berfungsi atau dianggap tidak efektif, seperti saat terjadi perang saudara.

Dalam kondisi ini, semua hukum lain, otoritas sipil, dan administrasi keadilan otomatis ditangguhkan. Di Amerika Serikat, misalnya, deklarasi darurat militer bisa dilakukan oleh presiden atau gubernur negara bagian.

Meskipun terlihat seperti kekuasaan absolut, sebenarnya ada batasan dari pemerintah federal. Misalnya, warga sipil tidak bisa diadili oleh pengadilan militer selama pengadilan sipil masih berfungsi. Tapi tetap saja, di bawah darurat militer, seorang komandan militer memiliki wewenang yang nyaris tanpa batas.

Keputusan untuk mendeklarasikan darurat militer adalah langkah besar dan sangat jarang dilakukan. Dalam situasi ini, otoritas sipil yang biasa memimpin pemerintahan akan digantikan oleh otoritas militer. Artinya, segala operasional pemerintahan akan berada di bawah kendali militer.

Pada intinya, ketika darurat militer diberlakukan, otoritas sipil yang terpilih lewat pemilu sudah tidak punya kekuasaan lagi. Bahkan ada kemungkinan bahwa kontrol penuh tidak akan segera kembali ke lembaga domestik seperti penegakan hukum atau Mahkamah Agung.

Darurat militer juga bisa diterapkan dalam situasi bencana alam, meskipun ini jauh lebih jarang terjadi. Biasanya, untuk kasus seperti badai, tornado, atau gempa bumi, pemerintah negara bagian hanya menyatakan keadaan darurat. Langkah ini memberi kekuasaan tambahan kepada pemerintah tanpa menyerahkan kontrol kepada pihak militer.

Meski kini deklarasi tersebut sudah dicabut, tetap saja situasi tegang di Korea Selatan masih terjadi sampai saat ini. Kita doakan saja semoga masalah di Korea Selatan bisa segera teratasi.