Istilah homeless media tengah ramai diperbincangkan di Indonesia. Konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI tentang Indonesia New Media Forum (INMF) cukup memicu perdebatan di media sosial.
Banyak orang mulai mempertanyakan, sebenarnya apa itu homeless media, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa fenomena ini semakin sering muncul di era digital?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak pembahasannya di bawah ini.
Menurut riset Remotivi dan Internews bertajuk Memahami Homeless Media (2024), homeless media merupakan ekosistem distribusi informasi yang bergerak di luar institusi media formal.
Dalam ruang ini, siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan narasi tanpa harus terikat struktur redaksi, kode etik jurnalistik, maupun mekanisme verifikasi seperti media konvensional.
Karena tidak terikat institusi besar, mereka bisa lebih cepat merespons isu dan dekat dengan audiens. Namun di sisi lain, absennya sistem editorial formal juga memunculkan kekhawatiran soal akurasi informasi, bias opini, hingga potensi penyebaran misinformasi.
Homeless media bergerak lewat pola percakapan digital yang cepat dan cair. Riset Remotivi dan Internews menemukan bahwa ekosistem ini sebenarnya sudah hadir dalam interaksi sehari-hari di media sosial.
Ketika sebuah isu atau krisis muncul, homeless media langsung menjadi ruang utama pembentukan opini publik. Hal ini membuat homeless media sering dianggap sebagai bentuk early warning system di era digital.
Dalam ekosistem ini, informasi tidak berkembang secara linear dari rumor menuju klarifikasi. Sebaliknya, narasi menyebar lewat pengulangan, penguatan emosi, hingga framing moral yang terus diperbincangkan banyak orang.
Cara kerja seperti ini membuat satu potongan video, unggahan personal, atau cerita anonim bisa berkembang menjadi isu besar tanpa harus melewati proses jurnalistik formal.
Akibatnya, ketika media arus utama atau institusi resmi mulai memberikan penjelasan, opini publik sering kali sudah terbentuk lebih dulu.
Meski sering dikritik karena rawan distorsi informasi, homeless media juga membuka ruang bagi suara-suara yang sebelumnya sulit mendapat tempat di media besar.
Banyak isu sensitif, seperti pelecehan, ketidakadilan kerja, hingga penyalahgunaan kekuasaan, pertama kali viral lewat unggahan warga biasa, utas anonim, atau rekaman amatir.
Meski sama-sama menyebarkan informasi ke publik, homeless media dan media konvensional bekerja dengan pendekatan yang sangat berbeda.
Media konvensional umumnya memiliki struktur organisasi yang jelas, mulai dari reporter, editor, hingga mekanisme verifikasi dan kode etik jurnalistik. Setiap informasi biasanya melalui proses pengecekan sebelum dipublikasikan.
Sementara itu, homeless media bergerak lebih fleksibel dan tidak terikat institusi formal. Kontennya dapat dibuat oleh individu, komunitas, atau kreator independen tanpa sistem editorial tetap. Karena mengandalkan kecepatan dan interaksi digital, narasi di ruang ini cenderung berkembang secara spontan mengikuti respons audiens.
Perbedaan lainnya terletak pada cara membangun kepercayaan publik. Media konvensional bertumpu pada kredibilitas institusi dan proses jurnalistik, sedangkan homeless media lebih mengandalkan kedekatan emosional, pengalaman personal, dan resonansi dengan audiens.
Namun, fleksibilitas tersebut juga memiliki risiko. Tanpa proses verifikasi yang ketat, informasi dalam ekosistem homeless media lebih rentan mengalami distorsi, potongan konteks, hingga penyebaran hoaks.
Rabu (6/5), Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyebut telah bertemu dengan perwakilan homeless media dan membuka ruang kolaborasi untuk memperluas jangkauan komunikasi publik pemerintah.
Dalam konferensi pers itu, Qodari juga menyebut sejumlah media digital yang dikaitkan dengan Indonesia New Media Forum (INMF).
Namun sehari setelahnya, Komite INMF memberikan klarifikasi bahwa daftar media yang beredar bukanlah daftar anggota resmi organisasi mereka, melainkan hanya bagian dari pemetaan ekosistem media digital yang sempat digunakan dalam diskusi internal.
INMF juga menegaskan bahwa forum mereka masih bersifat independen dan belum membuka keanggotaan formal maupun menjalin kerja sama resmi dengan pihak mana pun, termasuk pemerintah.
Perwakilan INMF, Timothy Marbun, mengatakan pertemuan dengan Bakom RI hanya sebatas silaturahmi dan membuka jalur komunikasi agar media baru tetap bisa melakukan cover both sides dalam peliputan isu pemerintahan.
Polemik ini kemudian memicu diskusi luas di media sosial mengenai posisi homeless media dalam ekosistem informasi Indonesia. Sebagian publik melihat media baru sebagai bentuk evolusi media digital yang lebih dekat dengan audiens muda.
Namun, ada pula yang mempertanyakan standar akuntabilitas, independensi, dan praktik jurnalistik di tengah semakin kaburnya batas antara media, kreator konten, dan platform sosial.
Bagaimana tanggapanmu mengenai isu homeless media di Indonesia ini, Bela?