Sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) hari ini (1/10) mengikuti rapat paripurna pelantikan anggota DPR-RI periode 2019-2024. Para anggota DPR-RI yang hari ini dilantik terpilih karena berhasil mengantongi suara terbanyak dari ratusan ribu calon anggota legislatif lainnya yang mengikuti pemilihan umum pada bulan April 2019 lalu.
Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin menjadi anggota DPR-RI pada pemilihan umum legislatif beberapa bulan lalu bukanlah tanpa alasan. Selain mendapat banyak keistimewaan, menjadi anggota DPR juga bisa meningkatkan ekonomi karena gaji dan tunjangannya yang cukup banyak.
Apa saja gaji dan tunjangan yang didapat oleh para anggota DPR-RI selama mereka menjabat? Simak penjelasannya berikut ini.
Tunjangan Tetap Anggota DPR-RI
Rincian banyaknya gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR-RI sebelumnya sudah diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR. Jumlah ini bahkan bertambah seiring dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 yang diedarkan pada tanggal 9 Juli 2015 tentang kenaikan tunjangan anggota DPR-RI.
Apa saja gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR-RI setiap bulannya?
- Gaji Pokok yang diterima oleh anggota DPR-RI per bulan adalah sebesar Rp4,2 juta
- Tunjangan istri anggota DPR-RI adalah sebesar 10% dari gaji pokok atau sebesar Rp420 ribu
- Tunjangan anak anggota DPR-RI (maksimal 2 anak x 2% dari gaji pokok) sebesar Rp168 ribu
- Uang sidang per paket sebesar Rp2 juta
- Tunjangan jabatan (setingkat anggota) sebesar Rp9,7 juta
- Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan (hitung saja satu anggota keluarga DPR-RI ada 4 orang, maka 4 x Rp30.090) sebesar Rp120.360
- Tunjangan sesuai dengan PPH Pasal 21 sebesar Rp2.699.813
- Tunjangan Kehormatan setingkat anggota DPR-RI sebesar Rp5.580.000
- Tunjangan Komunikasi Intensif setingkat anggota DPR-RI sebesar Rp15.554.000
- Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran setingkat anggota DPR-RI sebesar Rp3.750.000
- Bantuan Langganan Listrik dan Telepon setingkat anggota DPR-RI sebesar Rp7,7 juta
- Asisten Anggota DPR-RI sebesar Rp2.250.000
Dari semua rincian yang disebutkan di atas maka setidaknya anggota DPR-RI membawa pulang uang sebesar Rp54.142.173 atau Rp54 juta per bulan. Jumlah ini hanya untuk anggota DPR-RI, belum termasuk biaya perjalanan ke luar negeri dan tunjangan tidak tetap lainnya. Bagi anggota DPR-RI yang merangkap sebagai ketua maka jumlahnya akan disesuaikan.
Tunjangan Tidak Tetap
Untuk tunjangan tidak tetap dan biaya perjalanan rinciannya adalah sebagai berikut.
- Fasilitas kredit mobil per orang per periode sebesar Rp70juta per orang per periode
- Uang harian untuk biaya dinas perjalanan per hari sebesar Rp500 ribu
- Uang representasi sebesar Rp400 ribu
- Anggaran pemeliharaan rumah dinas per tahun sebesar Rp5 juta
Dari uang tunjangan tidak tetap, para anggota DPR-RI bisa mendapatkan Rp75.900.000 atau hampir Rp80 juta. Jumlah ini tentu akan lebih besar jika anggota DPR-RI sering melakukan perjalanan dinas.
Pensiun
Setelah selesai menjalankan tugas selama 5 tahun, akan ada uang pensiun bagi para anggota DPR-RI. Uang pensiun ini dibayarkan setiap bulan setelah habis masa jabatan sampai sang anggota DPR-RI meninggal dunia. Besaran uang pensiun yang akan diterima oleh anggota DPR adalah sebagai berikut.
- Uang pensiun dibayarkan sebesar 60% dari gaji pokok atau sebesar Rp2.520.000
- Tunjangan beras sebesar Rp30.090 per anggota keluarga. Anggap saja satu keluarga ada 4 orang anggota maka satu bulan mendapat Rp120.360
Jumlah uang yang akan diterima oleh anggota DPR-RI per bulan meskipun mereka sudah tidak menjabat lagi adalah sekitar Rp2,7 juta atau Rp2.640.360. Jumlah ini tentu akan lebih besar jika sang anggota DPR pernah menjabat sebagai ketua atau pernah menjabat lebih dari satu periode.
Melihat pendapatan yang didapat anggota DPR-RI tak heran ya kalau banyak orang berebut untuk duduk di kursi DPR. Semoga saja dengan pendapatan dan tunjangan yang besar, para wakil rakyat tersebut bisa bekerja secara maksimal untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
